Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, SiLPA Rp321 Miliar Jadi Tamparan Keras

Ganesa post -Tulungagung Di atas kertas, Kabupaten Tulungagung memiliki SiLPA sebesar Rp321,11 miliar. Angka yang begitu besar hingga sulit dibayangkan oleh masyarakat kecil yang setiap hari harus menghitung pengeluaran demi bertahan hidup.

Namun di lapangan, kenyataan berbicara lain.

Masih ada jalan-jalan yang rusak, berlubang, berlumpur, dan membahayakan pengguna. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan. Saat kemarau datang, debu beterbangan. Kondisi yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan, tetapi belum juga mendapatkan penanganan yang memuaskan.

Ironisnya, ketika rakyat mempertanyakan pembangunan, yang sering terdengar justru berbagai alasan. Ada yang menyebut proses administrasi, ada yang berbicara efisiensi, ada pula yang berlindung di balik persoalan teknis birokrasi.

Padahal rakyat tidak meminta penjelasan yang rumit.

Rakyat hanya ingin jalan yang layak dilalui.

Salah seorang warga yang setiap hari melintasi jalan rusak mengaku sudah terlalu lama menunggu.

"Kami tidak paham soal SiLPA, tidak paham soal laporan keuangan. Yang kami tahu jalan ini rusak dan berbahaya. Kami sangat berharap pemerintah segera memperbaikinya karena ini akses utama masyarakat," ujarnya.

Pernyataan itu sederhana, tetapi menampar keras. Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah tumpukan dokumen atau angka-angka dalam rapat. Ukurannya adalah apa yang benar-benar dirasakan rakyat.

Dengan SiLPA mencapai Rp321 miliar, publik tentu berhak bertanya:

Mengapa uang ratusan miliar bisa tersisa, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan?

Mengapa jalan yang setiap hari dilewati petani, pelajar, pedagang, dan pekerja masih dibiarkan rusak?

Bukankah APBD disusun untuk menjawab kebutuhan rakyat?

Jika anggaran besar hanya berakhir menjadi angka yang mengendap dalam laporan, maka wajar apabila masyarakat mulai kehilangan kesabaran. Sebab jalan rusak bukan sekadar soal kenyamanan. Jalan rusak adalah soal keselamatan, ekonomi, pendidikan, dan akses pelayanan publik.

Setiap kendaraan yang rusak akibat jalan berlubang adalah kerugian rakyat.

Setiap kecelakaan akibat infrastruktur buruk adalah harga mahal yang harus dibayar masyarakat.

Dan setiap keterlambatan pembangunan adalah bukti bahwa birokrasi belum sepenuhnya hadir menjawab kebutuhan warga.

Hari ini rakyat Tulungagung tidak sedang meminta kemewahan.

Mereka hanya meminta hak yang seharusnya diberikan negara: jalan yang aman dan layak.

Karena sebesar apa pun angka SiLPA dipuji dalam laporan, rakyat akan tetap bertanya satu hal:

"Kalau uangnya ada, kenapa jalannya masih rusak?"

Dan selama pertanyaan itu belum terjawab dengan tindakan nyata, maka SiLPA Rp321 miliar akan terus menjadi simbol ironi: uang tersimpan rapi di laporan, sementara rakyat masih berjibaku dengan jalan yang nyaris tak

 layak disebut jalan.