MBG vs Bantuan Tunai: Ketika Niat Baik Berhadapan dengan0 Realitas Perut Rakyat

Penulis: Kakung 

Editor  : Teguh santoso 

Ganesa post Tulungagung – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diklaim sebagai solusi pemenuhan gizi rakyat justru memantik kritik tajam di tengah masyarakat. Alih-alih dianggap sebagai jawaban atas persoalan kemiskinan, program ini dinilai sebagian warga tidak menyentuh akar kebutuhan rakyat kecil, terutama bagi keluarga miskin non-pelajar.

Di atas kertas, MBG tampak ideal: negara hadir menyuapi rakyatnya dengan makanan bergizi. Namun di lapangan, realitas berkata lain. Distribusi yang tidak merata, menu yang seragam, hingga kualitas makanan yang dipertanyakan membuat program ini dinilai lebih simbolik daripada solutif.

“Perut memang diisi, tapi kebutuhan hidup tidak hanya soal makan siang. Listrik, beras, sekolah, obat—itu semua pakai uang, bukan janji,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Berbeda dengan MBG, bantuan tunai justru dianggap lebih jujur dan realistis. Uang memberi ruang bagi rakyat miskin untuk menentukan prioritas hidup mereka sendiri. Namun ironisnya, skema ini kerap dicurigai, seolah-olah rakyat tidak cukup dewasa mengelola kebutuhannya.

Pengamat kebijakan publik menilai MBG berpotensi menjadi proyek mahal yang rentan seremonial, terutama jika tidak dibarengi pengawasan ketat. Anggaran besar, rantai distribusi panjang, serta keterlibatan banyak pihak membuka celah pemborosan hingga kepentingan non-sosial.

“Kalau niatnya membantu rakyat, jangan setengah hati. Jangan mengganti uang dengan nasi lalu menyebut kemiskinan selesai,” tegas pengamat tersebut.

Kritik juga mengarah pada pendekatan kebijakan yang dinilai top-down. Rakyat tidak pernah benar-benar ditanya: apa yang mereka butuhkan. Negara seakan lebih percaya pada konsep di meja rapat dibanding suara di dapur rakyat.

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, masyarakat berharap pemerintah tidak sekadar mengenyangkan, tetapi memberdayakan. Bagi rakyat miskin, bantuan bukan soal gratis atau bergizi, melainkan cukup atau tidak untuk bertahan hidup.

Kini, publik menunggu keberanian pemerintah untuk mengevaluasi: apakah MBG benar-benar menjawab persoalan, atau sekadar program populis yang kenyang di laporan, namun lapar di kenyataan.