Wabub Tulungagung Tersisih,Bupati kuasai Penyusunan Anggaran dan Rotasi Jabatan

Penulis Kakung 

Editor Teguh santoso

Tulungagung – Hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung kembali menjadi sorotan publik. Wakil Bupati disebut-sebut tidak dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran maupun dalam kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Sejumlah pihak menilai, kondisi ini menandakan adanya ketidakharmonisan di tubuh pimpinan daerah. Padahal, secara aturan, kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya bekerja bersama untuk menjalankan roda pemerintahan.

kabar beredar menyebutkan, hampir seluruh kebijakan strategis terkait anggaran maupun mutasi pejabat hanya diputuskan oleh bupati. Sementara itu, posisi wakil bupati dinilai hanya sebagai pelengkap tanpa ruang untuk memberikan pertimbangan.

“Seharusnya bupati dan wakil bupati duduk bersama, saling koordinasi, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar salah satu tokoh masyarakat Tulungagung yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan memengaruhi jalannya pemerintahan. Apalagi, perbedaan pandangan antara bupati dan wakil bupati dapat berimbas pada pelayanan publik.

Ahmad Baharudin mengungkapkan dalam wawancara teras tv 

sejak awal menjabat ia tidak pernah diajak membahas keputusan penting terkait pembangunan maupun mutasi jabatan ASN.

“Pengisian jabatan, rolling jabatan, sampai penunjukan Plt Kepala Dinas, semuanya diputuskan tanpa melibatkan saya. Dari sisi aturan memang tidak salah karena kewenangan itu ada di Bupati. Tapi secara etika dan moral politik, mestinya Wakil Bupati tidak hanya dijadikan pelengkap,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan, bukan individu.

“Saat mendaftar ke KPU, Bupati dan Wakil Bupati itu satu paket. Kalau saya maju sendiri, otomatis ditolak. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang dipilih rakyat itu pasangan, bukan perorangan,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, visi, misi, dan janji politik hasil kampanye seharusnya dijalankan bersama-sama, bukan sepihak.

Meski tidak dilibatkan dalam perencanaan, Ahmad Baharudin menegaskan dirinya tetap bekerja sesuai kewenangan. Ia aktif melakukan pembinaan ASN, pengawasan pelaksanaan APBD, hingga monitoring ke sejumlah dinas.

“Monitoring ini penting agar masyarakat tetap merasakan kehadiran Wakil Bupati meski saya tidak pernah diajak dalam tahap perencanaan,” katanya.

Mengenai isu disharmoni dengan Bupati, ia memilih untuk tidak memperpanjang polemik.

“Apakah hubungan ini harmonis atau tidak, biarlah masyarakat yang menilai. Saya hanya menyampaikan fakta yang saya alami, bukan sekadar opini,” tegasnya.

Ahmad Baharudin menutup keterangannya dengan menegaskan komitmen untuk terus bekerja demi masyarakat Tulungagung.

“Yang terpenting bagi saya adalah mengabdi, menjaga amanah, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Karena jabatan ini bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan soal siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkasnya