Pansus DPRD Tulungagung Tantang Bupati Anggarkan 40 Persen Dana Infrastruktur

Penulis: Teguh santoso

Editor   : Kalung ko

GANESA POST -TULUNGAGUNG — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tulungagung menantang Bupati untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor infrastruktur. Desakan ini disampaikan dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Anggota pansus DPRD Tulungagung , Andrianto], menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat mendesak demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, saat ini banyak jalan rusak dan fasilitas umum yang membutuhkan perbaikan segera.

“Minimal 40 persen dari APBD harus dialokasikan untuk infrastruktur, demi pemerataan pembangunan dan mendukung akses ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Pihak DPRD juga menilai selama ini anggaran infrastruktur masih jauh dari harapan masyarakat. Karena itu, Pansus akan memasukkan rekomendasi khusus agar Bupati berani menaikkan porsi⁰anggaran infrastruktur.

Anggota Pansus II, Adrianto, S.Pd., menyampaikan laporan dengan nada tegas dan penuh keyakinan.

Ia menekankan pentingnya RPJMD sebagai dokumen strategis

yang tidak boleh menjadi visi langit semata.

“Visi harus dibumikan, jangan berhenti pada slogan. Harus dirasakan masyarakat dalam bentuk kebijakan yang nyata dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya, disambut anggukan dari beberapa anggota dewan lain.

Pansus II juga memberikan sejumlah catatan strategis:

● Belanja pegawai harus disesuaikan maksimal 30% dari total belanja daerah

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

● Belanja infrastruktur publik wajib dialokasikan minimal 40% demi percepatan pembangunan fasilitas dasar.

● Dorongan terhadap optimalisasi PAD dengan memperluas objek pajak dan efisiensi pemungutan retribusi.

Menanggapi hal itu, Bupati Gatut sunu Wibowo menyatakan hal yang normatif saja dan menyerah kan jawaban pada sekertaris daerah Tri Haryadi, akan mempertimbangkan usulan tersebut dengan melihat kemampuan keuangan daerah. “Kita kaji dulu secara teknis. Prinsipnya, kami juga ingin infrastruktur merata, tapi harus realistis dan tetap memperhatikan prioritas lainnya,” ujarnya.

Desakan Pansus ini mendapat dukungan dari sejumlah anggota dewan lintas fraksi. Mereka berharap Bupati benar-benar serius mewujudkan pembangunan yang pro-rakyat, khususnya di bidang infrastruktur.