Heboh  kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tulungagung Menghindar Saat Dikonfirmasi Terkait Dana MKKS

 Penulis:Teguh santoso

Editor   :kakung

Ganesa Tulungagung  – Kehebohan melanda SMK Negeri 1 Tulungagung menyusul kabar dugaan penyimpangan dana MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah). Kepala sekolah tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, hingga kini belum dapat dimintai keterangan. Berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan oleh pihak wartawan menemui jalan buntu. Kepala sekolah terkesan menghindar dan sulit dihubungi.

 

 Perbuatan kepala sekolah dinilai menghambat proses investigasi. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Orang tua siswa dan masyarakat berharap agar kasus ini segera terselesaikan dengan jelas dan transparan.

Trisno Wibowo, S.Pd.M.M Selaku Kepala sekolah SMKN 1 Boyolangu yang juga menjabat sebagai Ketua MKKS dikabarkan menghindar ketika hendak dikonfirmasi terkait pembagian dana MKKS kepada ratusan oknum wartawan dengan hanya bermodalkan kwitansi dan stempel.

Menurut sumber yang dekat dengan MKKS, terdapat indikasi kuat bahwa penggunaan dana tersebut tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dugaan ini diperkuat dengan adanya laporan bahwa ratusan oknum wartawan menerima dana tersebut hanya dengan menyerahkan kwitansi dan stempel tanpa prosedur yang jelas.

Ketika tim investigasi berusaha kesekian kalinya,mengkonfirmasi Kepala Sekolah SMKN 1 Boyolangu, Trisno Wibowo, S.Pd.M.M dan Ketua MKKS, yang bersangkutan dikabarkan menghindar dan tidak bersedia memberikan keterangan. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa terdapat ketidaktransparanan dalam penggunaan dana MKKS.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun terkait dugaan penyimpangan dana MKKS. Pihak kepolisian setempat juga belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan adanya laporan polisi terkait kasus ini. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau.

Menurut sumber yang dekat dengan MKKS, terdapat indikasi kuat bahwa penggunaan dana tersebut tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dugaan ini diperkuat dengan adanya laporan bahwa ratusan oknum wartawan menerima dana tersebut hanya dengan menyerahkan kwitansi dan stempel tanpa prosedur yang jelas.