Prabowo Bicara Gubernur dan Bupati Dipilih melalui DPR Menuai banyak Komentar

Penulis  Teguh santoso 

Editor kakung

Gambar istimewa saat prabowo pidato di hari ultah golkar

Ganesa-post nasional menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Prabowo menyinggung negara tetangga yang memilih kepala daerah melalui DPRD.

"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengatakan bahwa tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar."Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?," kata Prabowo.

Wacana Prabowo Subianto mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti bupati dan gubernur, agar dipilih oleh DPRD (bukan secara langsung oleh rakyat), telah memicu banyak perdebatan. Wacana ini muncul dalam konteks evaluasi demokrasi di Indonesia. Prabowo menyebutkan bahwa sistem pilkada langsung memiliki kelemahan, seperti biaya tinggi dan potensi konflik horizontal. Ia juga menyarankan agar sistem lama (pemilihan melalui DPRD) mungkin dapat dipertimbangkan kembali demi efisiensi.

Namun, banyak pihak yang menolak gagasan ini. Kritik utama terhadap wacana tersebut adalah bahwa pemilihan langsung dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan rakyat memiliki kendali lebih besar atas pemimpin mereka. Selain itu, pemilihan langsung dianggap mendorong akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat, bukan kepada DPRD.

Wacana Prabowo Subianto mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, seperti bupati dan gubernur, agar dipilih oleh DPRD (bukan secara langsung oleh rakyat), telah memicu banyak perdebatan. Wacana ini muncul dalam konteks evaluasi demokrasi di Indonesia. Prabowo menyebutkan bahwa sistem pilkada langsung memiliki kelemahan, seperti biaya tinggi dan potensi konflik horizontal. Ia juga menyarankan agar sistem lama (pemilihan melalui DPRD) mungkin dapat dipertimbangkan kembali demi efisiensi.

Namun, banyak pihak yang menolak gagasan ini. Kritik utama terhadap wacana tersebut adalah bahwa pemilihan langsung dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi yang memungkinkan rakyat memiliki kendali lebih besar atas pemimpin mereka. Selain itu, pemilihan langsung dianggap mendorong akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat, bukan kepada DPRD.